Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2014

Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Persampahan/ Kebersihan Tahun 2014

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan. Peraturan ini mengatur bahwa tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkatan. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. Retribusi dipunggut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Persampahan/ Kebersihan Tahun 2014

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kepulauan Aru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Dobo

Tanggal Penetapan

17 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2014

Tanggal Berlaku

17 Juni 2014

Sumber

BD.2014/NO.21, TLD No. , LL. KAB. KEPULAUAN ARU: 8 HLM

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Bidang

Halaman ini telah diakses 369 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kep.Aru No.21 Tahun 2014 (ekstrak).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN – TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.21, TLD No. , LL. KAB. KEPULAUAN ARU: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Persampahan/ Kebersihan Tahun 2014

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Persampahan/ Kebersihan Tahun 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
Perbup ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan. Peraturan ini mengatur bahwa tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat, volume, dan waktu pengangkatan. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. Retribusi dipunggut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2014.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 21 Tahun 2014

Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Retribusi Persampahan/ Kebersihan Tahun 2014

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT