Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 05 Tahun 2011

Perusahaan Daerah Air Minum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seram Bagian Barat Yang disingkat PDAM SBB. Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten dan dapat membuka cabang maupun perwakilan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seram Bagian Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Piru

Tanggal Penetapan

15 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

15 Desember 2011

Tanggal Berlaku

15 Desember 2011

Sumber

LD.2011/NO.109, TLD No.111, LL. KAB. SERAM BAGIAN BARAT: 14 HLM

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 554 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 5 Thn 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pdam

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2011/NO.109, TLD No.111, LL. KAB. SERAM BAGIAN BARAT: 14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum

ABSTRAK:

Bahwa Air Minum sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang pengelolaan, penataan dan penyelenggaraan pelayanannya kepada masyarakat dipandang perlu diwadahi dan dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum sebagai sarana penunjang perkembangan Daerah. Untuk peningkatan efisiensi, efektifitas dan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat serta penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan, maka perlu ditata ketentuan-ketentuan yang mengatur Kepentingan dan Kepegawaian perusahaan Daerah Air Minum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Seram Bagian Barat Yang disingkat PDAM SBB. Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten dan dapat membuka cabang maupun perwakilan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2011.
Semua Aset PDAM Kabupaten Maluku Tengah yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada diwilayah Kabupaten Seram Bagian Barat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pegawai yang masih melaksanakan tugas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Penjelasan 3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 05 Tahun 2011

Perusahaan Daerah Air Minum

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT