Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 11 Tahun 2015

Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III TATA NILAI PENGADAAN; BAB III TATA NILAI PENGADAAN; BAB IV RUANG LINGKUP; BAB V JENIS BELANJA DESA; BAB VI TIM PENGELOLA KEGIATAN; BAB VII PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI SWAKELOLA; BAB VIII PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/ JASA; BAB IX PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA; BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

14 April 2015

Tanggal Pengundangan

15 April 2015

Tanggal Berlaku

15 April 2015

Sumber

BD.2015/NO.11

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 689 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG JASA DI DESA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

barang dan jasa

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2015/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Di Desa

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan tata kelola penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Berdasarkan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III TATA NILAI PENGADAAN; BAB III TATA NILAI PENGADAAN; BAB IV RUANG LINGKUP; BAB V JENIS BELANJA DESA; BAB VI TIM PENGELOLA KEGIATAN; BAB VII PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI SWAKELOLA; BAB VIII PENGADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/ JASA; BAB IX PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2015.
17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521