Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 12 Tahun 2015

Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa Dan Bantuan Sosial Berupa Uang Dan barang, Serta Belanja Tidak Terduga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA; BAB IV DASAR PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA; BAB V BELANJA SUBSIDI; BAB VI BENTUK HIBAH; BAB VII PENERIMA HIBAH; BAB VIII TUJUAN BANTUAN SOSIAL; BAB IX BENTUK BANTUAN SOSIAL; BAB X JENIS BANTUAN SOSIAL; BAB XI PENERIMA BANTUAN SOSIAL; BAB XII BELANJA TIDAK TERDUGA; BAB XIII PERSYARATAN; BAB XIV MEKANISME PENCAIRAN; BAB XV VERIFIKASI DAN EVALUASI PROPOSAL; BAB XVI PENCAIRAN DAN PENYERAHAN; BAB XVII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB XVIII MONITORING DAN EVALUASI; BAB XIX PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa Dan Bantuan Sosial Berupa Uang Dan barang, Serta Belanja Tidak Terduga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seruyan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kuala Pembuang

Tanggal Penetapan

15 April 2015

Tanggal Pengundangan

18 April 2015

Tanggal Berlaku

18 April 2015

Sumber

BD.2015/NO.12

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seruyan

Bidang

Halaman ini telah diakses 501 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 12 TH 2015 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANSOS SERTA BELANJA TAK TERDUGA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

hibah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa Dan Bantuan Sosial Berupa Uang Dan barang, Serta Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran ketertiban dalam penatausahaan pengelolaan belanja subsidi, hibah berupa uang, barang atau jasa dan bantuan sosial berupa uang dan barang serta belanja tidak terduga perlu dibuat pedoman pemberian belanja subsidi, hibah berupa uang, barang atau jasa dan bantuan sosial berupa uang dan barang serta belanja tidak terduga.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA; BAB IV DASAR PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA; BAB V BELANJA SUBSIDI; BAB VI BENTUK HIBAH; BAB VII PENERIMA HIBAH; BAB VIII TUJUAN BANTUAN SOSIAL; BAB IX BENTUK BANTUAN SOSIAL; BAB X JENIS BANTUAN SOSIAL; BAB XI PENERIMA BANTUAN SOSIAL; BAB XII BELANJA TIDAK TERDUGA; BAB XIII PERSYARATAN; BAB XIV MEKANISME PENCAIRAN; BAB XV VERIFIKASI DAN EVALUASI PROPOSAL; BAB XVI PENCAIRAN DAN PENYERAHAN; BAB XVII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB XVIII MONITORING DAN EVALUASI; BAB XIX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2015.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 12) dinyatakan tidak berlaku.
26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521