Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2013

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI (Pasal 2 – Pasal 4) 3. KEWAJIBAN (Pasal 5) 4. GOLONGAN RETRIBUSI (Pasal 6) 5. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (Pasal 7) 6. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 8) 7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 9) 8. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 10) 9. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 11) 10. PENETAPAN RETRIBUSI (Pasal 12) 11. TATA CARA PEMUNGUTAN (Pasal 13) 12. TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 14) 13. SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 15) 14. KEDALUWARSA (Pasal 16 – Pasal 17) 15. PEMANFAATAN (Pasal 18) 16. INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 19) 17. PENYIDIKAN (Pasal 20) 18. KETENTUAN PIDANA (Pasal 21) 19. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 22)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
T.E.U.
Indonesia, Kota Kendari
Nomor
16
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2013
Tempat Penetapan
Kendari
Tanggal Penetapan
31 Desember 2013
Tanggal Pengundangan
31 Desember 2013
Tanggal Berlaku
31 Desember 2013
Sumber
LD. 2013/ NO. 16
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Kendari
Bidang
Halaman ini telah diakses 527 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan