Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. KETENTUAN UMUM (Pasal 1) 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI (Pasal 2 – Pasal 4) 3. KEWAJIBAN (Pasal 5) 4. GOLONGAN RETRIBUSI (Pasal 6) 5. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA (Pasal 7) 6. PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI (Pasal 8) 7. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Pasal 9) 8. WILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 10) 9. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 11) 10. PENETAPAN RETRIBUSI (Pasal 12) 11. TATA CARA PEMUNGUTAN (Pasal 13) 12. TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 14) 13. SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 15) 14. KEDALUWARSA (Pasal 16 – Pasal 17) 15. PEMANFAATAN (Pasal 18) 16. INSENTIF PEMUNGUTAN (Pasal 19) 17. PENYIDIKAN (Pasal 20) 18. KETENTUAN PIDANA (Pasal 21) 19. KETENTUAN PENUTUP (Pasal 22)
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat