Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 4 Tahun 2017

Etika Penyelenggara Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Landasan dan Prinsip Dasar Etika; 3. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh DPRD; 5. Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah; 6. Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah; 7. Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 8. Penanganan Dugaan Pelanggaran Etika; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawah Lunto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Etika Penyelenggara Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Sawah Lunto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sawahlunto

Tanggal Penetapan

07 Juni 2017

Tanggal Pengundangan

07 Juni 2017

Tanggal Berlaku

07 Juni 2017

Sumber

Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 4

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Sawah Lunto

Bidang

Halaman ini telah diakses 741 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 4 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pemerintah daerah - etika penyelenggara pemerintah daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Etika Penyelenggara Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemerintah daerah yang berlandaskan azas profesionalitas sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 6 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta ketentuan Pasal 3 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam meningkatkan kinerja dan menjaga kehormatan serta martabat penyelenggara pemerintahan daerah perlu dilakukan penegakan etika dan disiplin. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan norma, standar dan pedoman etika penyelenggara pemerintahan daerah. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 44 Tahun 1990, PP No. 42 Tahun 2004, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016. Peraturan daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Landasan dan Prinsip Dasar Etika; 3. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh DPRD; 5. Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah; 6. Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah; 7. Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 8. Penanganan Dugaan Pelanggaran Etika; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; 10. Peran Serta Masyarakat; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2017. 33 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sawah Lunto No. 4 Tahun 2017

Etika Penyelenggara Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT