Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2012

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkugan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN BAB V USAHA PERTAMBANGAN BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAB VII PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAB VIII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAB IX DATA PERTAMBANGAN BAB X HAK DAN KEWAJIBAN BAB XI PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BAB XII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAB XIII USAHA JASA PERTAMBANGAN BAB XIV PENDAPATAN DAERAH BAB XV PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BAB XVI JALAN KHUSUS BAB XVII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAB XVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkugan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

13 Desember 2012

Tanggal Pengundangan

13 Desember 2012

Tanggal Berlaku

13 Desember 2012

Sumber

LD.2012/15

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 2427 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Prov No. 15 Thn 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

lingkungan hidup, energi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2012/15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkugan
ABSTRAK:	Dalam rangka menjamin kesinambungan kekayaan alam yang tak terbarukan berupa mineral dan batubara, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana yang bertujuan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan pengaturan kembali di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011; Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN BAB V USAHA PERTAMBANGAN BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAB VII PERSYARATAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BAB VIII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAB IX DATA PERTAMBANGAN BAB X HAK DAN KEWAJIBAN BAB XI PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BAB XII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAB XIII USAHA JASA PERTAMBANGAN BAB XIV PENDAPATAN DAERAH BAB XV PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BAB XVI JALAN KHUSUS BAB XVII REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAB XVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2012. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2002 Nomor 34 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 45 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2012

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkugan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT