Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo No. 6 Tahun 2012

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Retribusi Perizinan Tertentu Bab III : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bab IV : Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Bab V : Retribusi Izin Gangguan Bab VI : Retribusi Izin Trayek Bab VII ; Golongan Retribusi Bab VIII : Wilayah Pemungutan Retribusi Bab IX : Masa Retrbusi dan Saat Retribusi terutang Bab X : Pemungutan Retribusi Bab XI : Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XII : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIII : Kedaluwarsa Penagihan Bab XIV : Pemeriksaan Bab XV : Peninjauan Tarif Bab XVI : Penyidikan Bab XVII : Ketentuan Pidana Bab XVIII : Ketentuan Peralihan Bab XIX ; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kabanjahe

Tanggal Penetapan

21 Februari 2012

Tanggal Pengundangan

22 Februari 2012

Tanggal Berlaku

22 Februari 2012

Sumber

LD.2012/NO.03

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karo

Bidang

Halaman ini telah diakses 1515 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 6_2012_Retribusi Perizinan Tertentu.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	Pemungutan retribusi perizinan tertentu merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggraaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. UU Nomor 7 Drt 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 41 Tahun 1983; PP Nomor 42 Tahun 1983; PP Nomor 44 Tahun 1983; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 54 Tahun 2002; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009; Permendagri Nomor 27 Tahun 2009; Permendagri Nomor 32Tahun 2010. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Retribusi Perizinan Tertentu Bab III : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bab IV : Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Bab V : Retribusi Izin Gangguan Bab VI : Retribusi Izin Trayek Bab VII ; Golongan Retribusi Bab VIII : Wilayah Pemungutan Retribusi Bab IX : Masa Retrbusi dan Saat Retribusi terutang Bab X : Pemungutan Retribusi Bab XI : Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Bab XII : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bab XIII : Kedaluwarsa Penagihan Bab XIV : Pemeriksaan Bab XV : Peninjauan Tarif Bab XVI : Penyidikan Bab XVII : Ketentuan Pidana Bab XVIII : Ketentuan Peralihan Bab XIX ; Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2012. 29 Hlm; Penjelasan 4 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521