Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 21 Tahun 2008

Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kediri TA 2008

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: 1. Ketentuan umum: 2. maksud dan Tujuan: 3. Ruang Lingkup: Ruang tingkup pengadaan CPNSD adatah pengadaan Galon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Kediri. 4. Pelaksanaan Pengadaan: 5. Anggaran: 6. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kediri TA 2008

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Pamenang

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2008

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2008

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2008

Sumber

BD No 21

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 529 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup no 21.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEPEGAWAIAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD No 21
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kediri TA 2008
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai Surat Menterl Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 18 Juli 2008 Nomor: B/2115/M.PAN/7/2008 perihal: Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Untuk Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2008, Serita Acara tanggal 23 Oktober 2008 Nomor 810/1089/418.64/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008 dan Neta Dinas Badan Kepegawaian Daerah tanggal 23 Oktober 2008 Nomor 800/1090/418.64/2008 perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kediri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oaerah (CPNSD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1S99 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 1ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengefolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahtm 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}; 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125t Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kaU diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, T ambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4192); 13. Peratvran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi-k Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4212) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; n1a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Oaerah dan Berita Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; ana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.02/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipif; m5a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjatanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri .Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 1 ); 27. Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Serita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 2); Mengatur tentang: 1. Ketentuan umum: 2. maksud dan Tujuan: 3. Ruang Lingkup: Ruang tingkup pengadaan CPNSD adatah pengadaan Galon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Kediri. 4. Pelaksanaan Pengadaan: 5. Anggaran: 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2008.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 21 Tahun 2008

Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kediri TA 2008

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT