Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Asas Umum dan Struktur APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan APBD; Perubahan APBD; Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; Kedudukan Keuangan Bupati/Wakil Bupati; Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sorong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Aimas

Tanggal Penetapan

24 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

24 Juni 2015

Tanggal Berlaku

24 Juni 2015

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 3

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sorong

Bidang

Halaman ini telah diakses 805 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Daerah-Kabupaten-Sorong-No.-3-Tahun-2015-tentang-P.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2015 NOMOR 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Sorong Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diganti untuk mewujudkan adanya keselarasan dengan peraturan-peraturan tentang keuangan daerah yang berlaku terkini; c. bahwa Peraturan Daerah Sorong tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memuat ketentuan yang menegaskan bahwa dalam praktik pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sorong berlaku peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penerapan otonomi khusus Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat); d. bahwa Peraturan Daerah Sorong tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memuat ketentuanketentuan yang mengatur praktik lazim terkait keuangan daerah di Kabupaten Sorong sebagai manifestasi kekhasan daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2004; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Perpres Nomor 84 Tahun 2012; Perpres Nomor 172 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 06 Tahun 2007; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 21 Tahun 2007; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; Perda Nomor 4 Tahun 2013; Perda Nomor 5 Tahun 2013; Perda Nomor 10 Tahun 2013; Perda Nomor 11 Tahun 2013; Perda Nomor 12 Tahun 2013; Perda Nomor 16 Tahun 2013; Perda Nomor 17 Tahun 2013; Perda Nomor 18 Tahun 2013; Perda Nomor 19 Tahun 2013; Perda Nomor 22 Tahun 2013; Perda Nomor 23 Tahun 2013; dan Perda Nomor 24 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Asas Umum dan Struktur APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan APBD; Perubahan APBD; Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; Kedudukan Keuangan Bupati/Wakil Bupati; Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2007
-
85 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2015

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT