Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 26 Tahun 2016

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Sampang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai : 1. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai. 2. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai. 3. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai. Jenis Pakaian Dinas Pegawai, terdiri atas : a. Pakaian Dinas Harian (PDH) : b. Pakaian Sipil Harian (PSH). Jenis Pakaian Dinas lainnya terdiri dari : a. Pakaian Dinas Khusus (PDK); b. Pakaian KORPRI; c. Pakaian Olah Raga; d. Pakaian Linmas; e. Pakaian Khas Madura.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Sampang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sampang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sampang

Tanggal Penetapan

08 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

08 Juni 2016

Tanggal Berlaku

08 Juni 2016

Sumber

BD No. 26

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sampang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1144 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 26 TAHUN 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAKAIAN DINAS
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Sampang
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai khususnya dalam hal tertib berpakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Perhubungan; 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 13); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 14); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 4); Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai : 1. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai. 2. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai. 3. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai. Jenis Pakaian Dinas Pegawai, terdiri atas : a. Pakaian Dinas Harian (PDH) : b. Pakaian Sipil Harian (PSH). Jenis Pakaian Dinas lainnya terdiri dari : a. Pakaian Dinas Khusus (PDK); b. Pakaian KORPRI; c. Pakaian Olah Raga; d. Pakaian Linmas; e. Pakaian Khas Madura.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2016. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku : 1. Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas Seragam Bagi Pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sampang 2. Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penggunaan Seragam Pegawai dilingkungan Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 44 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 26 Tahun 2016

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab Sampang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT