Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 9 Tahun 2006

Retribusi Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, meliputi: Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi dan Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa dan Saat Retribusi Terhutang; Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi Terhutang; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jambi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Jambi

Tanggal Penetapan

22 November 2006

Tanggal Pengundangan

24 November 2006

Tanggal Berlaku

24 November 2006

Sumber

LD.2006/NO.6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jambi

Bidang

Halaman ini telah diakses 600 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

213. Perda prov jamb_9_2006.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2006/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
ABSTRAK:	Sesuai dengan Surat Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 605/SJ/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Unit Pelaksana Teknis Departemen dan Lembaga Negara Non Departemen (LPND), maka Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jambi dapat diserahkan pengelolaannyya ke daerah dalam rangka otonomi daerah; Sesuai dengan Perda Prov. Jambi No. 15 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Provinsi Jambi dibentuk UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang bertugas memberi pelayanan untuk, mengukur kwalitas dan sertifikasi mutu barang; Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas dan dalam rangka melindungi konsumen dalam penggunaan produk yang dihasilkan dan menggali sumber pendapatan daerah terhadap pemberian pelayanan pengujian, pengawasan dan sertifikasi mutu barang yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang tersebut dikenakan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. UU No. 61; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 8 tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 102 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2003; Kepmendagri dan Otda No. 7 Tahun 2003; Perda Prov. Jambi No. 15 Tahun 2002 Perda ini mengatur mengenai Retribusi Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, meliputi: Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi dan Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa dan Saat Retribusi Terhutang; Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi Terhutang; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2006. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTORD, SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan; tata cara penyetoran hasil retribusi ke Kas Daerah; tata cara pemungutan, pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi; tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Gubernur 12 hlm.; Penjelasan 2 hlm.; Lampiran 8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521