Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 20 Tahun 2017

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Jaringannya) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Penganggaran; Bab IV Pelaksanaan dan Penatausahaan; Bab V Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN; Bab VI Jasa Pelayanan Kesehatan; Bab VII Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan; Bab VIII Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi; Bab IX Pertanggungjawaban; Bab X Pembinaan dan Pengawasan; Bab XI Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sampang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Jaringannya) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sampang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Sampang

Tanggal Penetapan

21 April 2017

Tanggal Pengundangan

21 April 2017

Tanggal Berlaku

22 Februari 2017

Sumber

BD No 20

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sampang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1526 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 20 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

JUKNIS KESEHATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas dan Jaringannya) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang
ABSTRAK:	a. dalam rangka melaksanakan Program Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada fasilitas Kesehatan tingkat Pertama. b. Surat Edaran Menteri Dalam negeri Nomor ; 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggung jawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Penganggaran; Bab IV Pelaksanaan dan Penatausahaan; Bab V Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN; Bab VI Jasa Pelayanan Kesehatan; Bab VII Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan; Bab VIII Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi; Bab IX Pertanggungjawaban; Bab X Pembinaan dan Pengawasan; Bab XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2017. Perbup No 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Dinkes Kab. Sampang Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Perbup No 20 Tahun 2017 berlaku. 22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521