Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 9 Tahun 2016

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; b. Persyaratan Bangunan Gedung; c. Penyelenggaraan Bangunan Gedung; d. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG); e. Peran Masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung; f. Sanksi administratif; g. Ketentuan Penyidikan; h. Ketentuan Pidana; dan i. Ketentuan Peralihan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sampang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sampang

Tanggal Penetapan

29 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2016

Tanggal Berlaku

29 Desember 2016

Sumber

LD No 9

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sampang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1082 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bangunan Gedung
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD No 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; 10. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/2006; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007; 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007; 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007; 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tahun 2008; 23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2008; 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2008; 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2015 tahun 2015; 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2015 tahun 2015; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; 28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 Tahun 2016; 29. . Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 ; 30. . Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016. Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; b. Persyaratan Bangunan Gedung; c. Penyelenggaraan Bangunan Gedung; d. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG); e. Peran Masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung; f. Sanksi administratif; g. Ketentuan Penyidikan; h. Ketentuan Pidana; dan i. Ketentuan Peralihan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. 134 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 9 Tahun 2016

Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT