Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 65 Tahun 2013

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Unit Pelaksana Teknis Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan pembagian wilayah kerja : a. Wilayah I, dengan wilayah kerja Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Tatah Makmur; b. Wilayah II, dengan wilayah kerja Kecamatan Gambut dan Kecamatan Sungai Tabuk; c. Wilayah III, dengan wilayah kerja Kecamatan Aluh-aluh dan Kecamatan Beruntung Baru; d. Wilayah IV, dengan wilayah kerja Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Martapura Timur; e. Wilayah V, dengan wilayah kerja Kecamatan Aranio dan Kecamatan Karang Intan; f. Wilayah VI, dengan wilayah kerja Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Telaga Bauntung dan Kecamatan Cintapuri; g. Wilayah VII, dengan wilayah kerja Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Paramasan;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

18 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2013

Tanggal Berlaku

18 Desember 2013

Sumber

BD.2013/NO.66

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 330 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup_no65_th_2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

BANJAR-PEMBENTUKAN-ORGANISASI-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-PENDAPATAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2013/NO.66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah di wilayah kecamatan, maka dipandang perlu meninjau keberadaan Unit Pelaksana Teknis Pendapatan agar sesuai dengan potensi dan tuntutan kebutuhan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat di kecamatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14); 17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 30);
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Unit Pelaksana Teknis Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dengan pembagian wilayah kerja : a. Wilayah I, dengan wilayah kerja Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Tatah Makmur; b. Wilayah II, dengan wilayah kerja Kecamatan Gambut dan Kecamatan Sungai Tabuk; c. Wilayah III, dengan wilayah kerja Kecamatan Aluh-aluh dan Kecamatan Beruntung Baru; d. Wilayah IV, dengan wilayah kerja Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Martapura Timur; e. Wilayah V, dengan wilayah kerja Kecamatan Aranio dan Kecamatan Karang Intan; f. Wilayah VI, dengan wilayah kerja Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Telaga Bauntung dan Kecamatan Cintapuri; g. Wilayah VII, dengan wilayah kerja Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Paramasan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2013.
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN KABUPATEN BANJAR.
-
4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 65 Tahun 2013

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kabupaten Banjar

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT