Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 33 Tahun 2013

Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 1 Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah ( Berita Daerah kabupaten Banjar tahun 2011 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 33 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

10 Juli 2013

Tanggal Pengundangan

10 Juli 2013

Tanggal Berlaku

10 Juli 2013

Sumber

BD.2013/NO.33

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 337 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup_no33_th_2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah ( Berita Daerah kabupaten Banjar tahun 2011 Nomor 53)

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

SISTEM-PROSEDUR-ADMINISTRASI-RETRIBUSI-DAERAH-banjar

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2013/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap penerimaan retribusi daerah, dipandang perlu adanya Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengelolaan administrasi penerimaan retribusi daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Thaun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);
Pasal 1 Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah ( Berita Daerah kabupaten Banjar tahun 2011 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.
Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah ( Berita Daerah kabupaten Banjar tahun 2011 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 33 Tahun 2013

Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT