Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2014
Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis Mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Accord Entre Le Gouvernement De La République D'Indonesié Et Le Gouvernement De La République Française Sur L'Exemption De Visas De Court Sejour Pour Les Titulaires D'Un Passeport Diplomatique Ou De Service)
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis Mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Accord Entre Le Gouvernement De La République D'Indonesié Et Le Gouvernement De La République Française Sur L'Exemption De Visas De Court Sejour Pour Les Titulaires D'Un Passeport Diplomatique Ou De Service)
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
61
Bentuk
Peraturan Presiden (Perpres)
Bentuk Singkat
Perpres
Tahun
2014
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
11 Juni 2014
Tanggal Pengundangan
13 Juni 2014
Tanggal Berlaku
13 Juni 2014
Sumber
LN.2014/NO.133, LL SETKAB : 4 HLM.
Subjek
PENGESAHAN DAN/ATAU PEMBATALAN PERSETUJUAN/KONVENSI/ PERJANJIAN INTERNASIONAL
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 522 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum Tersedia
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan