1. KETENTUAN UMUM; 2. SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD); 3. SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG PERSEDIAAN ( SPM – UP); 4. SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG PERSEDIAAN (SPM - GU); 5. SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP – TU) DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPM - TU); 6. SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM – LS); 7. SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SPP- GU NIHIL DAN SPM- GU NIHIL; 8. SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D); 9. SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN; 10. PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN; 11. SISTEM DAN PROSEDUR BENDAHARA KHUSUS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); 12. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PPK-SKPD; 13. SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA PETUGAS PENITIPAN KAS DAERAH; 14. PENENTUAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP – UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU); 15. KETENTUAN LAIN-LAIN; 16. PENUTUP.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat