Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2013

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Prinsip ; 3. Maksud Dan Tujuan ; 4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab; 5. Larangan; 6. Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 7. Pelaksanaan Perlindungan Anak; 8. Kelembagaan; 9. Koordinasi Dan Kerja Sama; 10. Sistem Informasi 11. Pembinaan Dan Pengawasan; 12. Pelaporan; 13. Pembiayaan; 14. Sanksi Administrasi; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

25 November 2013

Tanggal Pengundangan

27 November 2013

Tanggal Berlaku

27 November 2013

Sumber

LD.2013/NO.13

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 825 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 13 THN 2013 PERLINDUNGAN ANAK (OKE 6 NOV 2013) print.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2013/NO.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

ABSTRAK:

bahwa tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan Anak; bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; bahwa agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya hak anak dan memberikan perlindungan anak di daerah dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi; bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dipandang perlu melakukan pengaturan melalui peraturan daerah mengenai hal dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Asas Dan Prinsip ; 3. Maksud Dan Tujuan ; 4. Kewajiban Dan Tanggung Jawab; 5. Larangan; 6. Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 7. Pelaksanaan Perlindungan Anak; 8. Kelembagaan; 9. Koordinasi Dan Kerja Sama; 10. Sistem Informasi 11. Pembinaan Dan Pengawasan; 12. Pelaporan; 13. Pembiayaan; 14. Sanksi Administrasi; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2013.
29 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521