Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 5 Tahun 2016

Tata Cara Pengaggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Tata Cara Penganggaran,Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Bentuk Penganggaran Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan 4.Prosedur Pengajuan Dan Pencairan Dana 5.Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengaggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Barabai

Tanggal Penetapan

19 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

16 Januari 2016

Tanggal Berlaku

16 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.5

Subjek

APBD - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 436 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PDF PERBUP NO 5 Th 2016 ttg Tata Cara Penganggaran Belanja Tidak Terduga.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

APBD
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016/NO.5
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Pengaggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:	berdasarkan pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006, menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah,untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam, bencana non alam dan musibah kebakaran yang mengakibatkan korban mengalami kerusakan pemukiman dan korban meninggal dunia, serta kerusakan fasilitas umum, berupa infrastruktur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu memberikan bantuan / santunan serta perbaikan fasilitas yang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah . Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 ;Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014. Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Tata Cara Penganggaran,Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Bentuk Penganggaran Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan 4.Prosedur Pengajuan Dan Pencairan Dana 5.Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2016. 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521