Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 73 Tahun 2016

Pedoman Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, ruang lingkup, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

01 November 2016

Tanggal Pengundangan

01 November 2016

Tanggal Berlaku

01 November 2016

Sumber

BD.2016 / NO.73

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 480 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolaka No.73 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penerimaan dan pengeluaran daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD.2016 / NO.73
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; 20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, ruang lingkup, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 73 Tahun 2016

Pedoman Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT