Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 7 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, HAK DAN KEWAJIBAN, JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN, PROGRAM WAJIB BELAJAR, BAHASA PENGANTAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, KURIKULUM, PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN PENDIDIKAN, EXTRAKULIKULER, PENDIDIKAN KEAGAMAAN, PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS, SUMBER DAYA PENDIDIKAN, PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN, PENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, KERJA SAMA PENDIDIKAN, SATUAN PENDIDIKAN ASING DAN LUAR DAERAH, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI, DAN KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sei Rampah

Tanggal Penetapan

13 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

13 Desember 2016

Tanggal Berlaku

13 Desember 2016

Sumber

LD.2016/No.7

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Bidang

Halaman ini telah diakses 1744 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pendidikan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; b. bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Masyarakat dan Orang Tua; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pendidikan dan dinamika kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); salinan 2 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); salinan 3 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; 19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan Dan Pemerataan Guru; 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 724); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 23. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2001, SPB / 03 / M. PAN-RB/ 10 / 2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil. KETENTUAN UMUM, MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, HAK DAN KEWAJIBAN, JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN, PROGRAM WAJIB BELAJAR, BAHASA PENGANTAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, KURIKULUM, PENDIRIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN PENDIDIKAN, EXTRAKULIKULER, PENDIDIKAN KEAGAMAAN, PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS, SUMBER DAYA PENDIDIKAN, PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN, PENDUKUNG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, KERJA SAMA PENDIDIKAN, SATUAN PENDIDIKAN ASING DAN LUAR DAERAH, PERENCANAAN DAN PENGAWASAN, SANKSI, DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan b. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 19 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Membaca Al-Qur’an Bagi Pelajar Beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 42 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 7 Tahun 2016

Penyelenggaraan Pendidikan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT