Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 2 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 23, angka 36, angka 37 dan angka 44 diubah; 2. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 6 diubah dan ditambah 1(satu) ayat; 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah; 4. Pasal 30 dihapus; 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, dan ayat (4) dihapus; 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah dan ayat (2) dihapus; 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah dan ayat (2) dihapus; 8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah dan ayat (4) dihapus; 9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 51 diubah dan ayat (4) dihapus; 10. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee serta ditambahkan 1 (satu) ayat; 11.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 68 diubah dan ayat (2) dihapus; 12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 69 diubah ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); 13. Ketentuan Pasal 70 dihapus; 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f; 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f; 16. Ketentuan Pasal 82 diubah; 17. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82a; 18. Ketentuan BAB XIV Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 dihapus; 19. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 96 diubah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kuala Tungkal

Tanggal Penetapan

08 September 2014

Tanggal Pengundangan

09 September 2014

Tanggal Berlaku

09 September 2014

Sumber

LD.2014/No.2

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 495 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Kab.-Tanjab-Barat-No.2-Th-2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEPENDUDUKAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK:

Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Perlindungan, Pengakuan, Penentuan Status Pribadi dan Status Hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk dan Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
UUD 1945; UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; ; UU No. 23 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2013; dan Permendagri No.1 Tahun 2014;.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Administrasi Kependudukan diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 23, angka 36, angka 37 dan angka 44 diubah; 2. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 6 diubah dan ditambah 1(satu) ayat; 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah; 4. Pasal 30 dihapus; 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, dan ayat (4) dihapus; 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah dan ayat (2) dihapus; 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah dan ayat (2) dihapus; 8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah dan ayat (4) dihapus; 9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 51 diubah dan ayat (4) dihapus; 10. Ketentuan ayat (2) Pasal 63 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, dan huruf ee serta ditambahkan 1 (satu) ayat; 11.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 68 diubah dan ayat (2) dihapus; 12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 69 diubah ditambah 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); 13. Ketentuan Pasal 70 dihapus; 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 73 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f; 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f; 16. Ketentuan Pasal 82 diubah; 17. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82a; 18. Ketentuan BAB XIV Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 dihapus; 19. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 96 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
1. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “KTP-el; 2. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh penduduk di Dinas tempat penduduk berdomisili”.
21 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521