Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Pengelolaan Sampah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1, KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN 4. HAK DAN KEWAJIBAN 5. PERIZINAN 6. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 7. PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 8. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 9. PERAN MASYARAKAT 10. LARANGAN 11. PENGAWASAN 12. SANKSI ADMINISTRATIF 13. PENYELESAIAN SENGKETA 14. PENYIDIKAN 15. KETENTUAN PIDANA 16. KETENTUAN PERALIHAN 17. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

07 Mei 2008

Tanggal Pengundangan

07 Mei 2008

Tanggal Berlaku

07 Mei 2008

Sumber

LN.2008/NO.69, TLN NO. 4851, LL SETNEG : 25 HLM

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 146247 kali

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 18 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan-sampah

2008

Undang-undang (UU) NO. 18, LN.2008/NO.69, TLN NO. 4851, LL SETNEG : 25 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam; bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat; bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1, KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN 4. HAK DAN KEWAJIBAN 5. PERIZINAN 6. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 7. PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 8. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 9. PERAN MASYARAKAT 10. LARANGAN 11. PENGAWASAN 12. SANKSI ADMINISTRATIF 13. PENYELESAIAN SENGKETA 14. PENYIDIKAN 15. KETENTUAN PIDANA 16. KETENTUAN PERALIHAN 17. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008.
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman diatur dengan peraturan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan pemerintah. dll
37

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Pengelolaan Sampah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT