Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 13 Tahun 2015

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB V KARTU TANDA PENGENAL; BAB VI KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN; BAB VIII SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB IX PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII KERJASAMA; BAB XIII PEMBIAYAAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

06 Juli 2015

Tanggal Pengundangan

08 Desember 2015

Tanggal Berlaku

08 Desember 2015

Sumber

LD.2015/NO130

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 600 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pns
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2015/NO130
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 257 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB V KARTU TANDA PENGENAL; BAB VI KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN; BAB VIII SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB IX PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII KERJASAMA; BAB XIII PEMBIAYAAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2015. 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521