Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2014

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pertangungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2012 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari: 1. Laporan Realisasi APBN TA 2013; 2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013; 3. Laporan Arus Kas TA 2013; dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Undang-undang (UU)

Bentuk Singkat

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 September 2014

Tanggal Pengundangan

02 Oktober 2014

Tanggal Berlaku

02 Oktober 2014

Sumber

LN.2014/No. 247, TLN No. 5590, LL SETNEG: 11 HLM

Subjek

APBN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 13469 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

UU Nomor 24 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERTNGGUNGJAWABAN-PELAKSANAAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-NEGARA
2014
Undang-undang (UU) NO. 24, LN.2014/No. 247, TLN No. 5590, LL SETNEG: 11 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:	APBN TA 2013 yang diundangkan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No. 15 Tahun 2013, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK terhadap pelaksanaan APBN TA 2013. Sesuai Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2012, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2013 harus ditetapkan dengan undang-undang, pembahasan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2013 dilakukan DPR bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan DPD sesuai surat keputusan DPD No. 77/DPD RI/IV/2013-2014 tanggal 2 September 2014. Atas pertimbangan tersebut, perlu membentuk undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2013. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 19 Tahun 2012. Pertangungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2012 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari: 1. Laporan Realisasi APBN TA 2013; 2. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2013; 3. Laporan Arus Kas TA 2013; dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2014. - - 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521