Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 2 Tahun 2016

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Muaro

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Organ PDAM yang terdiri dari (Bupati selaku Pemilik Modal, Direksi dan Pengawas), Kewenangan Bupati, Direksi (Pengangkata, Tugas dan Wewenang, Penunjukan Pejabat Sementara, Penghasilan, Jasa Pengabdian Cuti, dan Fasilitas, Pemberhentian), Dewan Pengawas meliputi (Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan dan Jasa Pengabdian, Pemberhentian), Kepegawaian meliputi (Pengangkatan, Penghasilan dan Cuti, Penghargaan dan Tanda Jasa, Kewajiban dan Larangan, Pelanggaran dan Pemberhentian), Dana Pensiun, Asosiasi, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup. Pembinaan uum dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Muaro

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tebo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Muara Tebo

Tanggal Penetapan

01 Maret 2016

Tanggal Pengundangan

01 Maret 2016

Tanggal Berlaku

01 Maret 2016

Sumber

LD.2016/NO.2

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tebo

Bidang

Halaman ini telah diakses 695 kali

FILE-FILE PERATURAN

130. PERDA NO 2-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ORGAN - KEPEGAWAIAN - PDAM - TIRTO MUARO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Muaro

ABSTRAK:

bahwa organ dan kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro sangat menentukan kinerja dan keberhasilan PDAM oleh karena itu dipandang perlu mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo. Bahwa dengan ditetapkannya Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, maka Perda Kabupaten Tebo No. 9 Tahun 2003 tentang Direksi PDAM Tirta Muaro, Perda No. 10 Tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM Tirta Muaro, dan Perda Kabupaten Tebo No. 11 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas PDAM Tirta Muaro sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti. Bahwa untuk kepastian hukumnya ketentuan mengenai Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Muaro Kabupaten Tebo perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU 28 Tahun 1999; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 2 Tahun 2007
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Organ PDAM yang terdiri dari (Bupati selaku Pemilik Modal, Direksi dan Pengawas), Kewenangan Bupati, Direksi (Pengangkata, Tugas dan Wewenang, Penunjukan Pejabat Sementara, Penghasilan, Jasa Pengabdian Cuti, dan Fasilitas, Pemberhentian), Dewan Pengawas meliputi (Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan, Tugas dan Wewenang, Penghasilan dan Jasa Pengabdian, Pemberhentian), Kepegawaian meliputi (Pengangkatan, Penghasilan dan Cuti, Penghargaan dan Tanda Jasa, Kewajiban dan Larangan, Pelanggaran dan Pemberhentian), Dana Pensiun, Asosiasi, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup. Pembinaan uum dan Pengawasan dilakukan oleh Bupati.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Perda Kabupaten Tebo No. 9 Tahun 2003 tentang Direksi PDAM Tirta Muaro; Perda Kabupaten Tebo No. 10 Tahun 2003 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian PDAM Tirta Muaro; dan Perda Kabupaten Tebo No. 11 Tahun 2003 tentang Dewan Pengawas PDAM Tirta Muaro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.
25 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 2 Tahun 2016

Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Muaro

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT