Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2013

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengembangan Sistemm Penyediaan Air Minum dengan sistematika sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Azas dan Tujuan; BAB IV SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM; BAB V PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM; BAB VI PENYEDIA AIR MINUM KOMERSIAL; BAB VII WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VIII PEMBIAYAAN DAN TARIF / IURAN; BAB IX KERJASAMA; BAB X PERIZINAN; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarmasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/NO.1

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarmasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 410 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 1 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGEMBANGAN-SISTEM-PENYEDIAAN-AIR-MINUM

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

ABSTRAK:

a. bahwa air minum yang bersih dan sehat merupakan sumber penghidupan yang mesti dikelola dan dikembangkan secara berkesinambungan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat luas; b. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah harus dapat terselenggara dengan tertib dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangansistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin; 22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pengembangan Sistemm Penyediaan Air Minum dengan sistematika sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Azas dan Tujuan; BAB IV SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM; BAB V PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM; BAB VI PENYEDIA AIR MINUM KOMERSIAL; BAB VII WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, TUGAS, PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VIII PEMBIAYAAN DAN TARIF / IURAN; BAB IX KERJASAMA; BAB X PERIZINAN; BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XIV KETENTUAN PIDANA; BAB XV KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
38

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521