Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2009

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berisi; Ketentuan Umum; Nama, Obyek Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran Dan Penetapan Retribusi; Tata Cara Pmungutan, Pembayaran Dan Penagihan; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Masa Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarmasin

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

30 Mei 2009

Tanggal Pengundangan

07 September 2009

Tanggal Berlaku

07 September 2009

Sumber

LD.2009/NO.9

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarmasin

Bidang

Halaman ini telah diakses 369 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009.doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan serta bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari PAD, memberikan peluang untuk meningkatkan PAD melalui Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; bahwa untuk pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan atau alat-alat besar milik Pemerintah Kota, agar berdampak positif, berdayaguna dan berhasilguna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berisi; Ketentuan Umum; Nama, Obyek Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran Dan Penetapan Retribusi; Tata Cara Pmungutan, Pembayaran Dan Penagihan; Sanksi Administrasi; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Masa Retribusi; Kadaluwarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2009.
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521