Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 12 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

-MAKSUD DAN TUJUAN -PRINSIP PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASIONAL; -RUANG LINGKUP; -BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL; -BENTUK KERJA SAMA PENGGUNAAN; -KERJA SAMA OPERASIONAL PENYEDIAAN ALAT/JASA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN; -KERJASAMA OPERASIONAL PEMANFAATAN; -TATA CARA KERJA OPERASIONAL PEMANFAATAN; -BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA; -KEWENANGAN PENETAPAN KERJA SAMA OPERASI; -PERSYARATAN DAN TATA CARA KERJA SAMA; -PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI; -MONITORING DAN EVALUASI; -PELAPORAN;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

20 April 2017

Tanggal Pengundangan

20 April 2017

Tanggal Berlaku

20 April 2017

Sumber

LD.2017/12

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 1099 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub_12_2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, LD.2017/12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus

ABSTRAK:

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatakan bahwa rumah sakit mempunyai hak untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan dan dalam Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dinyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi;
-Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; -Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; -Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; -Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; -Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; -Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; -Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; -Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; -Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; -Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2016; -Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2011; -Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2015;
-MAKSUD DAN TUJUAN -PRINSIP PELAKSANAAN KERJASAMA OPERASIONAL; -RUANG LINGKUP; -BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL; -BENTUK KERJA SAMA PENGGUNAAN; -KERJA SAMA OPERASIONAL PENYEDIAAN ALAT/JASA SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN; -KERJASAMA OPERASIONAL PEMANFAATAN; -TATA CARA KERJA OPERASIONAL PEMANFAATAN; -BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA; -KEWENANGAN PENETAPAN KERJA SAMA OPERASI; -PERSYARATAN DAN TATA CARA KERJA SAMA; -PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI; -MONITORING DAN EVALUASI; -PELAPORAN;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 12 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Operasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT