Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 31 Tahun 2015

RENCANA AKSI KOTA PUSAKA (RAKP) KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Kawasan pusaka terpilih dalam RAKP Kota Blitar adalah Kawasan Istana Gebang, didalamnya terdapat bekas markas tentara PETA Blitar, Gereja Santo Yusuf dan bekas permukiman Belanda serta taman Kebon Rojo yang merupakan hutan kota peninggalan jaman belanda. Kawasan pusaka terpilih ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen RTBL dan DED; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka melaksanakan koordinasi tentang kesesuaian kegiatan penataan dan pelestarian kota pusaka antara Rencana Kerja (Renja) SKPD terkait dan RKA/DPA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan Program dan Kegiatan per tahun dalam RAKP Kota Blitar.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 31 Tahun 2015 tentang RENCANA AKSI KOTA PUSAKA (RAKP) KOTA BLITAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

02 Juli 2015

Tanggal Pengundangan

02 Juli 2015

Tanggal Berlaku

02 Juli 2015

Sumber

BD NOMOR 31

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 690 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI RENCANA AKSI KOTA PUSAKA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD NOMOR 31
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG RENCANA AKSI KOTA PUSAKA (RAKP) KOTA BLITAR
ABSTRAK:	a. bahwa pusaka merupakan peninggalan dari masa lalu yang sangat berharga untuk kehidupan sekarang dan generasi selanjutnya yang harus dilestarikan dan disampaikan kepada generasi yang akan datang; b. bahwa Kota Blitar merupakan salah satu Kota Pusaka di Indonesia yang memiliki banyak peninggalan sejarah bangsa sebagai pusaka yang bernilai tinggi baik berupa pusaka ragawi maupun tak ragawi yang perlu dikembangkan dan dikelola secara efektif. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) ; 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 49/UM.001/ MKP/2001 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs; 5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030. 1. Kawasan pusaka terpilih dalam RAKP Kota Blitar adalah Kawasan Istana Gebang, didalamnya terdapat bekas markas tentara PETA Blitar, Gereja Santo Yusuf dan bekas permukiman Belanda serta taman Kebon Rojo yang merupakan hutan kota peninggalan jaman belanda. Kawasan pusaka terpilih ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen RTBL dan DED; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka melaksanakan koordinasi tentang kesesuaian kegiatan penataan dan pelestarian kota pusaka antara Rencana Kerja (Renja) SKPD terkait dan RKA/DPA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan Program dan Kegiatan per tahun dalam RAKP Kota Blitar.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2015. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 31 Tahun 2015

RENCANA AKSI KOTA PUSAKA (RAKP) KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT