Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2015

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Thlungagung Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulungagung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tulungagung

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

21 Desember 2015

Tanggal Berlaku

21 Desember 2015

Sumber

LD 8E

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bidang

Halaman ini telah diakses 936 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 15 TH 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bantuan hukum
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 8E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK:	a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2O13 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2Ol2 tent"ang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentattg Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2OO9 tentang Kekuasaan Kehakiman (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523al.; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a61; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimapa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a2ll; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2OI2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2OL2 Nomor 5 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor l7l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol5 Nomor 3 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17); Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2OL2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daeratr Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol3 Nomor 1 Seri E); merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Thlungagung Nomor 25 Tahun 2Ol2 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521