Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 3 Tahun 2010

Pendirian Perusahaan Daerah "SA-IJAAN MITRA LESTARI" Kabupaten Kotabaru

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Sa-Ijaan Mitra Lestari” Kabupaten Kotabaru, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pendirian, Status Dan Bidang Usaha; 3. Tempat Kedudukan Dan Tujuan; 4. Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Dan Badan Pengawas; 5. Urusan Kepegawaian Perusahaan; 6. Pengelolaan Perusahan Daerah; 7. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi; 8. Tugas Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas; 9. Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; 10. Modal; 11. Pengelolaan; 12. Pembinaan; 13. Pengawasan; 14. Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi; 15. Pelaporan; 16. Penetapan Dan Penggunaan Laba; 17. Pembebanan Anggaran Perusahaan Daerah; 18. Pembubaran; dan 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "SA-IJAAN MITRA LESTARI" Kabupaten Kotabaru

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

12 Agustus 2010

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2010/NO.3

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 706 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Persada
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian Perusahaan Daerah "SA-IJAAN MITRA LESTARI" Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:	bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai sektor pembangunan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah; bahwa kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang memiliki sumber daya alam yang potensial perlu diberdayakan secara optimal, dan untuk itu perlu langkah-langkah konkrit guna menggali dan mengembangkan potensi dimaksud sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan masyarakat dan Kabupaten Kotabaru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Sa-ijaan Mitra Lestari” Kabupaten Kotabaru; 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Peraturan Daerah Tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Sa-Ijaan Mitra Lestari” Kabupaten Kotabaru, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pendirian, Status Dan Bidang Usaha; 3. Tempat Kedudukan Dan Tujuan; 4. Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Dan Badan Pengawas; 5. Urusan Kepegawaian Perusahaan; 6. Pengelolaan Perusahan Daerah; 7. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi; 8. Tugas Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas; 9. Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga; 10. Modal; 11. Pengelolaan; 12. Pembinaan; 13. Pengawasan; 14. Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi; 15. Pelaporan; 16. Penetapan Dan Penggunaan Laba; 17. Pembebanan Anggaran Perusahaan Daerah; 18. Pembubaran; dan 19. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521