Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 7 Tahun 2011

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadang Kebakaran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENGGOLONGAN KEBAKARAN DAN JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN BAB IV PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN BAB V PEMASANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN BAB VI PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN BAB VII RETRIBUSI BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KEDALUARSA PENAGIHAN BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadang Kebakaran

T.E.U.

Indonesia, Kota Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kediri

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

07 September 2011

Tanggal Berlaku

01 Januari 2013

Sumber

LD No 7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 726 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 07 Tahun 2011 ttg Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI - Pemeriksaan Alat Pemadang Kebakaran
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadang Kebakaran
ABSTRAK:	a. bahwa bahaya kebakaran merupakan suatu keadaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda, sehingga perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran; b. bahwa dengan banyaknya jenis-jenis alat pemadam kebakaran yang ada di masyarakat dan untuk mengetahui dan menjaga agar alat pemadam kebakaran tersebut layak untuk digunakan, maka perlu adanya upaya pemeriksaan dan pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran secara intensif oleh pemerintah daerah ; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi pemeriksaaan alat pemadam kebakaran menjadi kewenangan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaaan Alat Pemadam Kebakaran 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per.04/Men/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR; 13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per.02/Men/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik; 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kep.186/men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja; 15.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri; 16.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10); 17.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENGGOLONGAN KEBAKARAN DAN JENIS ALAT PEMADAM KEBAKARAN BAB IV PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN BAB V PEMASANGAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN BAB VI PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN BAB VII RETRIBUSI BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KEDALUARSA PENAGIHAN BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013. 26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521