Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 5 Tahun 2011

Perizinan Pengelolaan Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS PENGELOLAAN BAB III PENGELOLAAN BAB IV INVENTARISASI BAB V PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN BAB VI KONSERVASI BAB VII PERUNTUKAN PEMANFAATAN BAB VIII PERIZINAN BAB IX PEMBINAAN BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB XI PENYIDIKAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kota Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kediri

Tanggal Penetapan

28 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

18 Agustus 2011

Sumber

LD No 5

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 592 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 05 Tahun 2011 ttg Perizinan Pengelolaan Air Tanah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perizinan - AIR TANAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber air tanah wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras; b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan air tanah yang selaras perlu adanya pengaturan izin pengelolaan air tanah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ; 3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ; 4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859); 12.Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Peraturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas ; 13.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah ; 14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2007 tentang Cekungan Air Tanah; 15.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II AZAS PENGELOLAAN BAB III PENGELOLAAN BAB IV INVENTARISASI BAB V PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN BAB VI KONSERVASI BAB VII PERUNTUKAN PEMANFAATAN BAB VIII PERIZINAN BAB IX PEMBINAAN BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB XI PENYIDIKAN BAB XII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIII KETENTUAN PIDANA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2011. a. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah; b. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah; 16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521