Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 4 Tahun 2011

Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAYANAN PERIZINAN BAB III KETENTUAN PERIZINAN BAB IV MASA BERLAKUNYA IZIN BAB V PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN DAN SURAT IZIN YANG HILANG ATAU RUSAK BAB VI KEWENANGAN DAN PEMBINAAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

T.E.U.

Indonesia, Kota Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Kediri

Tanggal Penetapan

28 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

28 Juli 2011

Tanggal Berlaku

28 Juli 2011

Sumber

LD No 4

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 592 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 04 Tahun 2011 ttg Perizinan dibidang Industri dan Perdagangan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perizinan - Perindustrian dan Perdagangan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:	a. bahwa usaha dibidang perindustrian dan perdagangan merupakan potensi daerah yang perlu digali dan dibina untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan usaha dibidang perindustrian dan perdagangan serta menggali potensi daerah, maka perlu adanya pengaturan untuk pembinaan dan pengendalian izin usaha; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934 (STBL 1938 Nomor 86) Undang-Undang Pembatasan Perusahaan; 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ; 12.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 13.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4724); 15.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4756); 16.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250 ); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; 20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ; 21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ; 22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 23.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4742) ; 24.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987) ; 25.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka ; 26.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 27.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/Per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ; 28.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/MDAG/PER/9/2009; 29.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 30.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 31/M-DAG/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba ; 31.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/MD/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI ; 32.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ; 33.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Konvensi dan/atau Seminar Dagang ; 34.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ; 35.Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Kota Kediri Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tanggal 19 September 2002 Nomor 2 / C). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAYANAN PERIZINAN BAB III KETENTUAN PERIZINAN BAB IV MASA BERLAKUNYA IZIN BAB V PERUBAHAN DATA PERUSAHAAN DAN SURAT IZIN YANG HILANG ATAU RUSAK BAB VI KEWENANGAN DAN PEMBINAAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PIDANA BAB IX PENYIDIKAN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Perizinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan 25

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521