Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 43 Tahun 2014

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak dan untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak. Lebih lanjut, peraturan ini mengatur bahwa pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan dengan pemeriksaan lapangan dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan. Untuk Pemeriksaan Lapangan, peraturan ini mengatur bahwa pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 minggu dan dapat diperpanjang paling lama 4 minggu dihitung sejak tanggal Wajib Pajak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Ambon

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Ambon

Tanggal Penetapan

10 November 2014

Tanggal Pengundangan

10 November 2014

Tanggal Berlaku

10 November 2014

Sumber

BD.2014/43, LL SEKOT AMBON : 16 HLM

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Ambon

Bidang

Halaman ini telah diakses 632 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali No. 43 Tahun 2014 (ekstrak).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH – TATA CARA
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD.2014/43, LL SEKOT AMBON : 16 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3 ) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel, Pasal 34 ayat (4 ) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, Pasal 31 ayat (3 ) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, Pasal 30 ayat (3 ) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 33 ayat (3 ) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pasal 35 ayat (3 ) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir, Pasal 30 ayat (3 ) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah, Pasal 32 ayat (3 ) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. Peraturan ini mengatur ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak dan untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak. Lebih lanjut, peraturan ini mengatur bahwa pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan dengan pemeriksaan lapangan dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang meliputi Standar Umum, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan. Untuk Pemeriksaan Lapangan, peraturan ini mengatur bahwa pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 minggu dan dapat diperpanjang paling lama 4 minggu dihitung sejak tanggal Wajib Pajak menerima surat pemberitahuan pemeriksaan.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon No. 43 Tahun 2014

Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT