Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 57 Tahun 2001

Retribusi Izin Pemborongan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur tentang Retribusi Izin Pemborongan, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip Penetapan Besarnya Tarif; Perizinan; Tata Cara dan Syarat-Syarat Perolehan Izin; Struktur dan Besarnya Tarid Retribusi; Penggunaan Izin; Sekretariat; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 57 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pemborongan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tebo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Muara Tebo

Tanggal Penetapan

09 November 2001

Tanggal Pengundangan

10 November 2001

Tanggal Berlaku

10 November 2001

Sumber

LD>2001/NO.57

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tebo

Bidang

Halaman ini telah diakses 424 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

67. Perda No.57-Th-2001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi - Izin - Pemborongan
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 57, LD>2001/NO.57
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Pemborongan
ABSTRAK:	Dalam rangka upaya untuk meningkatkan tata tertib dibidang Pemborongan Pembangunan, Konsultan, Pengadaan Barang dan Jasa perlu diambil langkah-langkah pengaturan yang disesuaikan dengen perkembangan pembengunan dewasa ini; Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 81 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Otonom dapat menetapkan jenis Retribusi melalui Perda sesuai dengan kewenangan Otonom dan memenuhi kriteria yang berlaku; Untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Perda tentang Retribusi Izin Pemborongan. UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Tebo No. 01 Tahun 2001. Perda ini mengatur tentang Retribusi Izin Pemborongan, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip Penetapan Besarnya Tarif; Perizinan; Tata Cara dan Syarat-Syarat Perolehan Izin; Struktur dan Besarnya Tarid Retribusi; Penggunaan Izin; Sekretariat; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2001. Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 8 hlmn;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521