Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 2008

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek Dan Subjek Pajak; 3. Wewenang Dan Tanggung Jawab; 4. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Dan Jenis Bahan Galian Golongan C; 5. Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak; 6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 7. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; 11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Admnistrasi; 12. Keberatan Dan Banding; 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 14. Penerimaan, Penyetoran Dan Pelaporan; 15. Pembukuan Dan Pemeriksaan; 16. Kadaluarsa Penagihan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Penyidikan; dan 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotabaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Kotabaru

Tanggal Penetapan

05 Juni 2008

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2008

Tanggal Berlaku

06 Juni 2008

Sumber

LD.2008/NO.5

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 611 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007;
Peraturan Daerah Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek Dan Subjek Pajak; 3. Wewenang Dan Tanggung Jawab; 4. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Dan Jenis Bahan Galian Golongan C; 5. Wilayah Pemungutan Dan Cara Penghitungan Pajak; 6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 7. Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak; 11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Admnistrasi; 12. Keberatan Dan Banding; 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 14. Penerimaan, Penyetoran Dan Pelaporan; 15. Pembukuan Dan Pemeriksaan; 16. Kadaluarsa Penagihan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Penyidikan; dan 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2008.
17 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521