Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2015

Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota kepada Camat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Izin Usaha Mikro dan Kecil, Tata Cara Pendaftaran Izin Usaha, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Pembinaan dan Pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota Kepada Camat

T.E.U.

Indonesia, Kota Ternate

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Ternate

Tanggal Penetapan

30 September 2015

Tanggal Pengundangan

01 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

01 Oktober 2015

Sumber

Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 236

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Ternate

Bidang

Halaman ini telah diakses 463 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Nomor 22 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

izin usaha mikro dan kecil-pelimpahan kewenangan pelaksanaan

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2015 Nomor 236

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota Kepada Camat

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengoptimalkan peran Kecamatan dalam memberikan pelayanan publik. Kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Usaha mikro dan kecil perlu dilakukan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Ternate. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat.
UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perpres No. 98 Tahun 204; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda Kota Ternate No. 3 Tahun 2003; Perda Kota Ternate No. 18 Tahun 2007; Perda Kota Ternate No. 13 Tahun 2007; Perda Kota Ternate No. 19 Tahun 2008; Perwali Kota Ternate No. 9 Tahun 2010; Perwali Kota Ternate No. 13 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pelimpahan Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Walikota kepada Camat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Izin Usaha Mikro dan Kecil, Tata Cara Pendaftaran Izin Usaha, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
8 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521