Qanun Kabupaten Simeuleu No. 21 Tahun 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek,dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan,Keringanan,dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Hak dan Kewajiban, Pemeriksaan dan Pengawasan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Qanun Kabupaten Simeuleu Nomor 21 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Simeuleu

Nomor

Bentuk

Qanun

Bentuk Singkat

QANUN

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Sinabang

Tanggal Penetapan

06 November 2012

Tanggal Pengundangan

06 November 2012

Tanggal Berlaku

06 November 2012

Sumber

LD.2012/No.21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Simeuleu

Bidang

Halaman ini telah diakses 615 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Qanun Nomor 21 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
2012
Qanun NO. 21, LD.2012/No.21
Qanun TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu mengatur Retribusi Pelayanan Pasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011. Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek,dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan,Keringanan,dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Pidana, Hak dan Kewajiban, Pemeriksaan dan Pengawasan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2012. Qanun Kab. Simeulue Nomor 3 Tahun 2003 - 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Qanun Kabupaten Simeuleu No. 21 Tahun 2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT