Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 3 Tahun 2015

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah orang probadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah. Wajib retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangudangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur juga mengenai tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Namlea

Tanggal Penetapan

11 Januari 2015

Tanggal Pengundangan

11 Januari 2015

Tanggal Berlaku

11 Januari 2015

Sumber

BD. 2015/NO.3, LL KAB. BURU: 8 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buru

Bidang

Halaman ini telah diakses 1542 kali

FILE-FILE PERATURAN

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMUNGUTAN RETRIBUSI – PERSAMPAHAN KEBERSIHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2015/NO.3, LL KAB. BURU: 8 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, perlu diatur Tata Cata Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dengan Peraturan Bupati; Peraturan Daerah tersebut dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasilguna maka disusun tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dinetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan. dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan adalah orang probadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan dari Pemerintah Daerah. Wajib retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangudangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur juga mengenai tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2015.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 3 Tahun 2015

Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT