Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2014

Biaya Operasional Penunjang Sekretaris Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Biaya Penunjang Operasional Sekretaris Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Biaya Penunjang Operasional dibayarkan setiap bulan terhitung 1 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional Penunjang Sekretaris Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Namlea

Tanggal Penetapan

04 Februari 2014

Tanggal Pengundangan

04 Februari 2014

Tanggal Berlaku

04 Februari 2014

Sumber

BD. 2014/NO.11, LL KAB BURU: 5 HLM

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buru

Bidang

Halaman ini telah diakses 1009 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

11 Tahun 2014_Operasional Sekda.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL – SEKRETARIS DAERAH
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD. 2014/NO.11, LL KAB BURU: 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Biaya Operasional Penunjang Sekretaris Daerah
ABSTRAK:	Bahwa mengingat Sekretaris Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu Bupati membuat kebiiakan bagi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan serta sebagai Koordinator Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kepadanya dapat diberikan Biaya Penunjang Operasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Sekretaris Daerah. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peratnran Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2013; Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2013. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Biaya Penunjang Operasional Sekretaris Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Biaya Penunjang Operasional dibayarkan setiap bulan terhitung 1 Januari 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2014. Lampiran 3 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2014

Biaya Operasional Penunjang Sekretaris Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT