Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2013

Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK; BAB IV BADAN PUBLIK; BAB V PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID); BAB VI PUSAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH; BAB VII INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN; BAB VIII INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; BAB IX STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK; BAB X TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI; BAB XI TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN; BAB XII LAPORAN DAN EVALUASI; BAB XIII KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH; BAB XIV KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI; BAB XV HUKUM ACARA KOMISI; BAB XVI GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI; BAB XVII KETENTUAN PIDANA; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

30 Mei 2013

Tanggal Pengundangan

30 Mei 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2013/5

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 948 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 5 TAHUN 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelayanan informasi publik
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:	bahwa hak memperolah informasi merupakan hak azasi manusia sesuai dengan Pasal 28 F dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan dari Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam hal memperoleh informasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS DAN TUJUAN; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK; BAB IV BADAN PUBLIK; BAB V PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID); BAB VI PUSAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAERAH LINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH; BAB VII INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN; BAB VIII INFORMASI YANG DIKECUALIKAN; BAB IX STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK; BAB X TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI; BAB XI TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN; BAB XII LAPORAN DAN EVALUASI; BAB XIII KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH; BAB XIV KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI; BAB XV HUKUM ACARA KOMISI; BAB XVI GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI; BAB XVII KETENTUAN PIDANA; BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 31 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521