Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2016

Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan umum; 2. Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. Kemitraan Usaha; 5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Kewajiban dan Larangan; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangli

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bangli

Tanggal Penetapan

09 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

10 Mei 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/NO.1

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangli

Bidang

Halaman ini telah diakses 1200 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 1 TH 2016 ttg perlindungan pasar tradisional.doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:	Bahwa Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagai bagian dari perekonomian nasional diselenggarakan secara demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat; keberadaan Pasar Tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah mengalami keterdesakan dengan berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga diperlukan perlindungan Pasar Tradisional serta penataan pusat perbelanjaan agar berkembang, landasan dan kepastian hukum maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2015. 1. Ketentuan umum; 2. Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 3. Perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 4. Kemitraan Usaha; 5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Kewajiban dan Larangan; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 28 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521