Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2016

Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pajak hiburan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain diuraikan definisi Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Hiburan. Diatur tentang nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan dan wilayah pemungutan, masa dan saat pajak terutang, tanda masuk, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pajak Hiburan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Empat Lawang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Tebing Tinggi

Tanggal Penetapan

05 April 2016

Tanggal Pengundangan

06 April 2016

Tanggal Berlaku

06 April 2016

Sumber

BD.2016/NO.17

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Bidang

Halaman ini telah diakses 702 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-17-Tahun-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak-hiburan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Empat Lawang. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Bupati. Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Kepmendagri No. 35 Tahun 2002; Kepmendagri No. 131.116-5778 Tahun 2015; Perda No. 39 Tahun 2008; Perda No. 17 Tahun 2010; Perda No. 12 Tahun 2011. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pajak hiburan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain diuraikan definisi Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penyelenggaraan Hiburan. Diatur tentang nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan dan wilayah pemungutan, masa dan saat pajak terutang, tanda masuk, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2016. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan yang sama atau yang disamakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521