Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 29 Tahun 2015

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada BLUD RSUD Mardi Waluyo guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pelayanan pada masyarakat; 2. Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah; 3. Pedoman pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD; 4. Pengadaan barang/jasa pada BLUD secara elektronik yang dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 29 Tahun 2015 tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

17 Juni 2015

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD NOMOR 29

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM - PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 526 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Badan Layanan Umum, Pengadaan Barang/Jasa

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, BD NOMOR 29

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLUD RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa dalam hal terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi, BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; b. bahwa salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa jenjang nilai dalam pengadaan barang/jasa di BLUD RSUD Mardi Waluyo ; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penetapan jenjang nilai pengadaan barang/jasa harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 4. Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Blitar.
1. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada BLUD RSUD Mardi Waluyo guna menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pelayanan pada masyarakat; 2. Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah; 3. Pedoman pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD; 4. Pengadaan barang/jasa pada BLUD secara elektronik yang dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521