Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 12 Tahun 2012

Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Ijin Perluasan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN (IP) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI BAB IV TATA CARA PEMBERIAN, PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI BAB V PELAYANAN PENERBITAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI BAB VII KETENTUAN PIDANA BAB VIII KETENTUAN LAIN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Ijin Perluasan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

14 Mei 2012

Tanggal Pengundangan

20 September 2012

Tanggal Berlaku

20 September 2012

Sumber

LD.2012/12

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

Halaman ini telah diakses 664 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 12 TAHUN 2012 tentang Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Ijin Perluasan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

industri, ijin usaha
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2012/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Ijin Perluasan
ABSTRAK:	bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Sektor Industri merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu untuk dibina dan dikembangkan dan dalam rangka meningkatkan kelancaran pelayanan perizinan terhadap masyarakat pelaku industri di Kabupaten Lamandau, pengawasan dan penertiban terhadap masyarakat pelaku industri di Kabupaten Lamandau, dipandang perlu menetapkan ketentuan Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/MIND/PER/5/2005 Tahun 2005; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN (IP) DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI BAB IV TATA CARA PEMBERIAN, PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI BAB V PELAYANAN PENERBITAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI BAB VI KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI BAB VII KETENTUAN PIDANA BAB VIII KETENTUAN LAIN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2012. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521