Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat No. 18 Tahun 2015

Penetapan Standar Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan prinsip penyertaan modal, besaran penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, serta bagi hasil keuntungan. Selain itu diatur juga terkait pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan terhadap penyertaan modal tersebut.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Saumlaki

Tanggal Penetapan

28 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

29 Mei 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2015/NO.140, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 9 HLM

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 400 kali

FILE-FILE PERATURAN

No 18 PENETAPAN STANDAR PENYERTAAN MODAL BUMD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. 2015/NO.140, LL KAB. MALUKU TENGGARA BARAT: 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah

ABSTRAK:

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, maka untuk mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah perlu mengatur Standar Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Selanjutnya bahwa PT. Kalwedo Kidabela dan PDAM belum pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Tahunan dalam rangka penetapan jumlah modal penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maka perlu ditetapkan Standar Penyertaan Modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang maksud, tujuan, dan prinsip penyertaan modal, besaran penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, serta bagi hasil keuntungan. Selain itu diatur juga terkait pembinaan, pengawasan, serta pemeriksaan terhadap penyertaan modal tersebut.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521