Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 31 Tahun 2015

Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP DAN TATA KELOLA BAB IV POLA TATA KELOLA KORPORASI BAB V POLA TATA KELOLA STAF MEDIS / DOKTER BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PERUBAHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kepanjen

Tanggal Penetapan

29 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

29 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Kab Malang Tahun 2015 Nomor 21

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malang

Bidang

Halaman ini telah diakses 683 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

31 Pedoman Tata Kelola RSUD Lawang.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kab Malang Tahun 2015 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningt<atkan transpa.ransi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Lawang dalam rangka melaksanakan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tatrun 2OO8 tentang persyaratan Penerapan dan Penetapan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan pola tata kelola sebagai dasar pengelolaan rumah sakit; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah l,awang dengan Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2g6l; 2- Undamg-Undang Nomor 1 Tahun ZOO4 tentang Ferbendahariaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor a355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOO4 Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor aaO$; 4. undang-undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pe}ayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lI2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503g); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 144, Tambahan Lembaran Nqara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OOg tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SOT2I; 8. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Alnratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor Saga\ 1O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Sg7), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor g Tahun 2OlS tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PRINSIP DAN TATA KELOLA BAB IV POLA TATA KELOLA KORPORASI BAB V POLA TATA KELOLA STAF MEDIS / DOKTER BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PERUBAHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 66

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521